Home

Dunia penelitian dan pengembangan khususnya dibidang kesehatan telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan dibidang kesehatan. Penelitian dibidang kesehatan telah menjadi dasar dan landasan dalam  pengambilan keputusan khususnya kebijakan dibidang kesehatan. Selain dari pada itu penelitian dan pengembangan juga telah menyumbang kontribusi yang besar terhadap ilmu dan pengetahuan di Indonesia. Posisi yang strategis tersebut tentu saja menjadi modal tersendiri bagi para peneliti kita untuk terus berkarya dibidang penelitian dan pengembangan kesehatan.

Peneliti Indonesia baik melalui institusi maupun perorangan telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Bentuk kerja sama dengan luar negeri tersebut dapat bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kerjasama tersebut seringkali tidak adil dan tidak berimbang.

Peneliti seringkali terlena oleh kekayaan sumber daya hayati yang berlimpah ruah, sehingga perhatian terhadap kepemilikan Sumber Daya Genetik (SDG) Indonesia kurang mendapat perhatian yang proporsional. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional cenderung menyesuaikan program-program penelitian dan pengembangan dari pihak mitra. Program penelitian seperti itu dapat berakibat berpindahnya SDG milik bangsa ini keluar wilayah Negara Kesatuan RI. Hal tersebut lebih terasa setelah dunia internasional menggaungkan hak paten, dan terlihat beberapa SDG milik Indonesia telah berkembang dan dimiliki negara lain.

Pada awalnya SDG merupakan milik publik, sehingga dapat diakses secara bebas, dan belum ada aturan hukum atau standar perlindungan terhadap SDG. Kemudian dengan adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 mengupayakan perlindungan SDG (Pasal 8 ayat (j)). Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan “mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya”, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap SDG berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut di atas Menteri Kesehatan membuat kebijakan yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan yang selama ini kerap merugikan peneliti bahkan juga merugikan bangsa dan negara. Kebijakan tersebut mengatur pemberian persetujuan atas perjanjian pengalihan materi atau yang lebih dikenal dengan Material Transfer Agreement (MTA). Pengaturan ini tidak untuk membelenggu atau membatasi ruang gerak peneliti, tetapi untuk menjaga dan melindungi hak-hak peneliti yang selama ini kerap menjadi pihak yang paling lemah ketika berhadapan dengan pihak asing. Selain itu kebijakan MTA diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan mengembangkan teknologi di dalam negeri.

Menteri Kesehatan membentuk tim independen yang bertugas melakukan telaah terhadap pengajuan persetujuan Material Transfer Agreement (MTA), yang selanjutnya disebut Tim Penelaah MTA. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya.

Selain itu Kemenristek mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, badan usaha asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104). Kebijakan tersebut terimplementasi dengan telah dibentuknya Tim Advokasi dan Penelaah MTA dari berbagai institusi: Kemkes, LIPI, BPPT, Kemtan, BPOM, dll. Upaya dimaksud juga dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap SDG Indonesia oleh Pemerintah dan pengedepankan elemen prinsip access and benefit sharing (ABS) guna mengakomodir kepentingan nasional.

Keberadaan SDG sebagai rangkaian asset nasional yang juga menjadi identitas bangsa Indonesia telah terefleksikan melalui berbagai ketentuan nasional, seperti : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kaitan ini, SDG merupakan asset nasional yang memiliki economic values and benefits bagi Indonesia sehingga di masa mendatang keberadaannya menjadi vital dan merupakan bagian dari kerangka ketahanan nasional.

Pemerintah juga telah mengambil peran positif dan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap SDG melalui pembentukan Konvensi Keanekaragaman hayati (KKH). KKH yang telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 merupakan salah satu landasan pengambilan kebijakan terkait penentuan akses bagi SDG. KKH kembali menegaskan hak Negara atas sumber daya alamnya sehingga berwenang untuk menentukan mekanisme terbaik bagi pemanfaatan sumber daya alam tersebut termasuk SDG.

Komitmen pemerintah di berbagai forum internasional lainnya untuk memberikan perlindungan efektif bagi SDG, menimbulkan kesan/kesadaran pihak asing (luar negeri) bahwa Indonesia sebagai suatu Negara, baik pemerintah dan masyarakatnya, telah memulai untuk melindungi SDG di dalam wilayahnya. Hal tersebut semakin mendukung para peneliti Indonesia untuk lebih menampilkan leadership dalam melaksanakan kerja sama dengan peneliti asing.